Lompat ke isi utama

Berita

PPPS Series EPS#05, Bawaslu Padang Pariaman Bahas Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu

Divisi PPPS Bawaslu Padang Pariaman laksanakan PPPS Series edisi ke-5 dengan membahas kajian dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan, kamis (19/11/2026).

Divisi PPPS Bawaslu Padang Pariaman laksanakan PPPS Series edisi ke-5 dengan membahas kajian dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan, kamis (19/11/2026). 

padangpariaman.bawaslu.go.id || Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman kembali menggelar diskusi rutin melalui kegiatan PPPS Series EPS#05, Kamis (19/11/2026). Pada edisi kelima ini, diskusi mengangkat tema “Kajian Dugaan Pelanggaran” sebagai pembahasan utama.

Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan ketentuan dan pasal-pasal yang berkaitan dengan kajian dugaan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Adapun regulasi yang menjadi dasar pembahasan adalah Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

 

Melalui pembahasan tersebut, peserta mendalami dasar hukum serta ketentuan yang berkaitan dengan proses penyusunan kajian dugaan pelanggaran. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung penulisan dan pembuatan kajian dugaan pelanggaran.

Praktik tersebut dilakukan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Irwandi; Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum, Donny Saputra; serta staf teknis Divisi PPPS Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

Pelaksanaan PPPS Series EPS#05 menjadi bagian dari kegiatan diskusi dan pembelajaran internal Divisi PPPS Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Melalui pembahasan regulasi yang dilanjutkan dengan praktik penyusunan kajian, kegiatan ini memberikan ruang bagi jajaran untuk mendalami ketentuan hukum sekaligus mempraktikkan proses penyusunan kajian dugaan pelanggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.

 

penulis dan foto : humas