Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Padang Pariaman Perkuat Pengawasan Pilwana Menuju Pemilu 2029

Padang Pariaman,— Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi dalam rangka mentoring pengawasan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di Nagari III Koto Aur Malintang pada Senin (18/05/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wali Nagari III Koto Aur Malintang dan dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Azwar Mardin, Anggota Bawaslu Indra Gunawan, serta jajaran sekretariat Bawaslu Padang Pariaman.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Padang Pariaman dalam memperkuat kapasitas pengawasan di tingkat nagari sekaligus membangun pemahaman bersama terkait pentingnya pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan Pemilihan Wali Nagari. Selain sebagai ruang pembinaan dan koordinasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat konsolidasi demokrasi di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan mentoring pengawasan Pilwana ini diikuti oleh berbagai unsur masyarakat dan pihak terkait di Nagari III Koto Aur Malintang. Kehadiran berbagai elemen masyarakat menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung terciptanya proses demokrasi yang berkualitas, jujur, dan berintegritas di tingkat nagari.

Bawaslu Padang Pariaman menilai bahwa pengawasan terhadap Pilwana memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan wali nagari bukan hanya proses pergantian kepemimpinan, tetapi juga bagian dari implementasi demokrasi yang harus dijaga agar berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan. Pengawasan partisipatif dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah potensi pelanggaran dan menjaga integritas proses pemilihan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Azwar Mardin, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga netralitas, profesionalitas, dan integritas dalam setiap proses pengawasan. Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Azwar menyampaikan bahwa masyarakat memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tahapan Pilwana berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi akan menjadi kekuatan besar dalam mencegah berbagai potensi pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa demokrasi yang sehat lahir dari keterlibatan masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kegiatan konsolidasi demokrasi seperti ini menjadi penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi sejak dari tingkat nagari.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa sinergi antara pengawas, penyelenggara, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan pengawasan yang efektif. Menurutnya, kolaborasi yang baik antar seluruh unsur akan membantu meminimalisir potensi pelanggaran selama tahapan Pilwana berlangsung.

Indra juga berharap melalui kegiatan mentoring tersebut, masyarakat dapat semakin memahami peran dan tanggung jawab dalam pengawasan partisipatif. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan proses Pilwana dapat berjalan secara aman, damai, dan demokratis.

Diskusi dalam kegiatan berlangsung secara interaktif dengan membahas berbagai dinamika dan tantangan pengawasan yang mungkin terjadi selama tahapan Pilwana. Peserta diberikan ruang untuk berdialog dan berbagi pandangan terkait upaya menjaga integritas pemilihan di tingkat nagari.

Selain membahas aspek teknis pengawasan, kegiatan ini juga menjadi ruang edukasi politik bagi masyarakat agar semakin memahami pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi. Kesadaran kolektif masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan pemilihan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Padang Pariaman menegaskan bahwa penguatan pengawasan di tingkat nagari merupakan bagian dari langkah strategis dalam mempersiapkan pengawasan menuju Pemilu Tahun 2029. Pengalaman dan pembelajaran dari pengawasan Pilwana diharapkan dapat menjadi bekal dalam memperkuat kapasitas pengawasan pada pemilu dan pemilihan mendatang.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Padang Pariaman kembali menunjukkan komitmennya untuk terus membangun pengawasan yang partisipatif, inklusif, dan berintegritas. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan diyakini menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan terselenggaranya kegiatan mentoring pengawasan Pilwana ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat semakin memahami pentingnya peran bersama dalam menjaga demokrasi. Bawaslu Padang Pariaman optimis bahwa sinergi antara pengawas, penyelenggara, dan masyarakat akan mampu menciptakan proses demokrasi yang lebih baik, transparan, dan terpercaya di masa mendatang.