Lompat ke isi utama

Berita

Sinkronisasi Data dan Rencana Kerja 2026, Bawaslu Padang Pariaman Ikuti Rapat Bersama Bawaslu Sumbar

Perkuat Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Padang Pariaman Ikuti Zoom Bersama Bawaslu Sumbar

Perkuat Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Padang Pariaman Ikuti Zoom Bersama Bawaslu Sumbar

Padang Pariaman, BAWASLU – Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengikuti Zoom Meeting bersama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka sinkronisasi data penanganan pelanggaran serta pembahasan rencana kerja penanganan pelanggaran tahun 2026, pada Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keselarasan data serta penguatan kinerja penanganan pelanggaran di tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi PPPS Irwandi, Kasubag Hukum dan Penanganan Pelanggaran Donny Saputra, serta jajaran staf Divisi PPPS Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Fokus utama pembahasan meliputi sinkronisasi data penanganan pelanggaran, serta penyusunan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota di tahun 2026.

Dalam forum tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menekankan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan data serta konsistensi dalam penanganan pelanggaran, guna mewujudkan proses pengawasan yang profesional dan berintegritas. Kesamaan persepsi antar jajaran menjadi kunci dalam memastikan setiap penanganan pelanggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, peserta juga melakukan diskusi terkait evaluasi penanganan pelanggaran sebelumnya, serta berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja secara kolektif di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Diharapkan, melalui rapat ini, dapat terwujud keselarasan data serta penguatan kinerja penanganan pelanggaran yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

Penulisan dan Foto: Humas