Lompat ke isi utama

Berita

Podcast Bacarito Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menggandeng aktivis sosial dan tokoh agama

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menggandeng aktivis sosial dan tokoh agama

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menggandeng aktivis sosial dan tokoh agama

PADANG PARIAMAN, BAWASLU – Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan komitmen terhadap pengawasan pemilu yang partisipatif, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman kembali menghadirkan Podcast Bacarito Pengawasan dengan menggandeng aktivis sosial dan tokoh agama sebagai mitra dialog.

Kegiatan ini menjadi salah satu strategi komunikasi publik yang konsisten dilakukan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam membangun ruang edukasi politik yang terbuka dan inklusif. Melalui podcast, pesan-pesan pengawasan dapat disampaikan secara lebih luas dan mudah dipahami masyarakat.

Dalam episode kali ini, hadir Dr. H. Rahmat, Tk. Sulaiman, S.Sos., M.M., yang memberikan pandangan mengenai pentingnya kolaborasi lintas elemen masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menekankan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral seluruh warga negara.

Diskusi yang berlangsung menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif dalam menolak segala bentuk pelanggaran pemilu. Nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih dan berkeadilan.

Peran tokoh agama dan aktivis sosial dinilai strategis dalam menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat. Pendekatan berbasis nilai dan kearifan lokal diharapkan mampu memperkuat partisipasi publik dalam mengawal setiap tahapan pemilu.

Melalui sinergi ini, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Podcast Bacarito Pengawasan menjadi wujud komitmen kelembagaan dalam menghadirkan pengawasan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, demi terwujudnya demokrasi yang semakin berkualitas di Kabupaten Padang Pariaman.(*)

Penulis dan Foto: Humas