Menuju Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akurat, Bawaslu Padang Pariaman Ikuti Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan

Padang Pariaman– Staf yang membidangi pengelolaan keuangan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengikuti kegiatan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis, dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memperoleh kesempatan mengikuti pembinaan pada hari pertama, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pada seluruh satuan kerja di lingkungan Bawaslu. Pembinaan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Republik Indonesia, Pakerti Luhur.

Dalam arahannya, Kepala Biro Keuangan dan BMN menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran negara. Laporan keuangan yang disusun secara tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh penguatan materi dari empat orang narasumber yang membahas berbagai aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu materi yang menjadi perhatian utama adalah pelaksanaan rekonsiliasi keuangan. Proses rekonsiliasi memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat memengaruhi validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Melalui rekonsiliasi yang dilakukan secara berkala, setiap satuan kerja diharapkan mampu memastikan kesesuaian data antara berbagai sistem pencatatan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan negara yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, peserta juga mendapatkan materi terkait tata cara penyusunan laporan keuangan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi tersebut merupakan sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung pengelolaan keuangan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran.

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menghadirkan pemaparan mengenai pemanfaatan aplikasi MyIntress yang berfungsi sebagai sarana untuk memonitor, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja. Aplikasi tersebut juga mendukung pelaksanaan pengawasan serta pengendalian internal guna memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan target dan ketentuan yang berlaku.

Melalui berbagai materi yang disampaikan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan serta pentingnya pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing satuan kerja, termasuk Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

Partisipasi dalam kegiatan pembinaan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keuangan merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas pelaporan serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan.

Melalui kegiatan pembinaan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W ini, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang berorientasi pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan laporan keuangan yang berkualitas dan didukung oleh sistem pengelolaan yang baik, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dapat berjalan secara efektif serta mampu memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.