Bawaslu Padang Pariaman Ikuti Rapat Sewa Kendaraan Operasional 2026

PADANG PARIAMAN, BAWASLU – Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengikuti rapat bertajuk “Penjelasan Terkait Kontrak Sewa Kendaraan Operasional Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2026” yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (03/02/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan dukungan operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas pengawasan di daerah.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pengadaan sewa kendaraan operasional bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Dukungan sarana operasional dinilai penting dalam menjamin mobilitas dan efektivitas kerja jajaran pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, yang memberikan arahan terkait pentingnya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak. Turut hadir Kepala Sekretariat Rinaldi, Kepala Bagian Administrasi Mafral, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Roza Molina.

Selain itu, hadir pula narasumber dari PT. Krida Sentosa Persada selaku penyedia jasa sewa kendaraan operasional, yakni Rakhmat Nasution. Kehadiran pihak penyedia bertujuan untuk memberikan penjelasan teknis secara komprehensif kepada seluruh satuan kerja.

Dalam pemaparannya, Rakhmat Nasution menjelaskan ketentuan kontrak secara rinci, termasuk hak dan kewajiban pengguna kendaraan operasional, mekanisme penggunaan, pemeliharaan, hingga prosedur administrasi yang harus dipenuhi selama masa kerja sama berlangsung.

Peserta kegiatan terdiri dari 19 Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Melalui forum ini, masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, serta masukan guna memastikan tidak terdapat kendala dalam implementasi kontrak di lapangan.

Melalui keikutsertaan dalam rapat ini, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk mendukung pengelolaan sarana operasional yang tertib, transparan, dan akuntabel. Optimalisasi fasilitas pendukung diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas pengawasan secara lebih efektif dan profesional.(*)