Bahas Data Sengketa dan Rencana Kerja 2026, Bawaslu Padang Pariaman Ikuti Rapat Bersama Bawaslu Sumbar

Padang Pariaman, BAWASLU – Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melalui Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengikuti Zoom Meeting bersama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (7/4/2025). Kegiatan ini membahas secara komprehensif data penyelesaian sengketa tahun 2019 hingga 2025, pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL Semester I Tahun 2026, serta penyusunan rencana kerja penyelesaian sengketa tahun 2026.

Zoom Meeting ini diikuti langsung oleh Ketua Bawaslu Padang Pariaman Azwar Mardin, Koordinator Divisi PPPS Irwandi, Kepala Subbagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Donny Saputra, serta jajaran staf Divisi PPPS. Keterlibatan pimpinan dan jajaran teknis ini menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan kesiapan kelembagaan menghadapi tahapan penyelesaian sengketa ke depan.

Dalam arahannya, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menekankan bahwa pengelolaan data sengketa yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam mendukung proses penyelesaian sengketa yang profesional dan berkeadilan. Oleh karena itu, setiap jajaran diminta untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala, meningkatkan ketelitian dalam verifikasi, serta memastikan seluruh proses terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, pembahasan terkait pemanfaatan SIPOL menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung validitas dan sinkronisasi data partai politik. Optimalisasi penggunaan sistem ini dinilai penting guna meminimalisir potensi perbedaan data serta meningkatkan kualitas layanan informasi kepemiluan kepada publik.

Tidak hanya berfokus pada data, forum ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa pada tahun-tahun sebelumnya. Peserta mendiskusikan berbagai dinamika yang dihadapi di lapangan, mulai dari kendala administratif hingga aspek teknis penanganan perkara. Dari hasil evaluasi tersebut, dirumuskan sejumlah langkah strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di tahun 2026, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan koordinasi antar tingkatan Bawaslu.

Diskusi yang berlangsung secara interaktif ini turut menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja secara kolektif di wilayah Sumatera Barat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Bawaslu Padang Pariaman dapat semakin memperkuat tata kelola data, meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelesaian sengketa, serta memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang profesional dan berintegritas.