Bawaslu Padang Pariaman Hadiri Sosialisasi PUG dan Bimtek PPRG, Dorong Perencanaan yang Inklusif dan Berkeadilan

padangpariaman.bawaslu.go.id || Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diselenggarakan pada Rabu (21/10/2026), bertempat di Aula Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Padang Pariaman, Parik Malintang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Irwandi, Kepala Subbagian Pengawasan dan Humas, Deni Junita Sihombing, serta Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum (P3S), Donny Saputra. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, sebagai bagian dari upaya mendorong pemahaman dan penerapan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan perspektif gender dalam perencanaan program dan penganggaran. Pemahaman mengenai kesetaraan gender menjadi penting agar setiap kebijakan dan program kelembagaan dapat dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, serta akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kegiatan. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan dan pelayanan publik dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan maupun laki-laki, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Sementara itu, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menjadi salah satu instrumen untuk menerapkan prinsip tersebut dalam pengelolaan program dan anggaran. Melalui pendekatan ini, perencanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga memperhatikan apakah program yang disusun telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan manfaat yang setara bagi kelompok sasaran.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, penerapan PUG dan PPRG diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan sehingga program yang dilaksanakan menjadi lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedua konsep tersebut perlu terus diperkuat oleh setiap perangkat dan lembaga sesuai dengan tugas serta kewenangannya.

Bagi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, pemahaman terhadap perspektif gender juga memiliki relevansi dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang inklusif perlu memperhatikan kesempatan dan partisipasi masyarakat secara setara, termasuk dalam mendorong keterlibatan kelompok yang beragam dalam proses demokrasi.

Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, jajaran Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Pemahaman tersebut dapat menjadi bekal dalam mendukung perencanaan kegiatan yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Partisipasi dalam kegiatan lintas instansi seperti ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi dan membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya tata kelola program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergi antarlembaga diperlukan agar prinsip kesetaraan gender tidak hanya menjadi bagian dari perencanaan, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan dan evaluasi program.